{"id":989042,"date":"2025-12-01T12:00:37","date_gmt":"2025-12-01T12:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/neflaw.co.id\/?p=989042"},"modified":"2026-06-26T05:54:00","modified_gmt":"2026-06-26T05:54:00","slug":"bukan-sekadar-akuisisi-ma-lintas-sektor-sebagai-mesin-strategis-dan-tantangan-hukum-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/bukan-sekadar-akuisisi-ma-lintas-sektor-sebagai-mesin-strategis-dan-tantangan-hukum-2\/","title":{"rendered":"Bukan Sekadar Akuisisi: M&A Lintas Sektor sebagai Mesin Strategis dan Tantangan Hukum"},"content":{"rendered":"
Bukan Sekadar Akuisisi: M&A Lintas Sektor sebagai Mesin Strategis dan Tantangan Hukum<\/strong><\/p>\n

–<\/p>\n

Dalam konteks ekonomi Indonesia yang terus berkembang, merger dan akuisisi (M&A) lintas sektor kini menjadi lebih dari sekadar strategi ekspansi: mereka adalah katalis nilai jangka panjang. Perusahaan dari sektor seperti teknologi finansial, logistik, dan telekomunikasi semakin menggabungkan kekuatan untuk meningkatkan skala dan kompetisi. Namun, di balik potensi multibagger<\/em>, terdapat risiko hukum signifikan\u2014terutama terkait persaingan usaha dan kepatuhan terhadap regulasi.<\/p>\n

Kemampuan M&A lintas sektor untuk menjadi mesin pertumbuhan bergantung pada kepatuhan penuh terhadap regulasi terbaru, misalnya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor\u202f3 Tahun 2023 (\u201cPeraturan KPPU 3\/2023\u201d<\/strong>) dan kesiapan korporasi dalam mengelola risiko persaingan usaha, termasuk sanksi pidana setelah reformasi Undang-Undang Cipta Kerja (2023).<\/p>\n

Regulasi Notifikasi yang Diperbarui<\/strong><\/p>\n

Dengan diberlakukannya Peraturan KPPU 3\/2023, proses notifikasi M&A menjadi lebih efisien dan transparan. Notifikasi kini dilakukan melalui sistem elektronik, dan nilai aset ataupun penjualan yang menjadi dasar kewajiban notifikasi hanya dihitung dari entitas yang beroperasi di Indonesia.<\/p>\n

Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan maksimal tiga hari setelah notifikasi masuk, dan jika transaksi potensial menimbulkan risiko monopoli, akan dilanjutkan dengan sidang Majelis Komisi.<\/p>\n

1. Biaya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)<\/strong><\/p>\n

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor\u202f20 Tahun 2023, notifikasi M&A dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan tarif maksimal sekitar Rp\u202f150 juta<\/strong>. Ketentuan ini menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, tetapi juga sinyal bahwa KPPU serius menegakkan regulasi merger yang sehat.<\/p>\n

2. Kepatuhan & Program Preventif<\/strong><\/p>\n

KPPU melalui program kepatuhan persaingan usaha mendorong perusahaan melakukan konsultasi pra-merger. Dalam sosialisasi tahun 2024, KPPU menekankan ada denda (sebesar minimal Rp\u202f1 miliar) bagi yang melakukan pelanggaran. Selain itu, melalui blog resminya, KPPU menyatakan bahwa program kepatuhan membantu dunia usaha memahami risiko persaingan secara proaktif.<\/p>\n

3. Ancaman Sanksi Pidana<\/strong><\/p>\n

Reformasi kompetisi lewat Undang-Undang Cipta Kerja (2023)<\/strong> ditindaklanjuti dengan penajaman aspek pidana dalam persaingan usaha. Berdasarkan studi di Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum<\/em><\/a><\/span>, meski sanksi administratif masih dominan, sanksi pidana dipandang penting sebagai efek jera dalam transaksi besar.<\/p>\n

4. Risiko Korporasi dalam M&A Lintas Sektor<\/strong><\/p>\n

Untuk memaksimalkan peningkatan nilai (multibagger)<\/em>, perusahaan harus memasukkan due diligence<\/em> hukum \u2014 termasuk analisis struktur kepemilikan, lisensi, potensi dominasi pasar \u2014 ke dalam strategi M&A-nya. Tanpa pendekatan yang matang, transaksi besar bisa menimbulkan eksposur persaingan usaha yang sangat serius.<\/p>\n

Kesimpulan<\/strong><\/p>\n

M&A lintas sektor di Indonesia memang menjanjikan potensi pertumbuhan nilai yang luar biasa, tetapi bukan strategi tanpa risiko. Kepatuhan pada regulasi Peraturan KPPU 3\/2023, kesiapan menghadapi beban PNBP, serta pemahaman atas sanksi pidana pasca Undang-Undang Cipta Kerja (2023) adalah prasyarat agar merger atau akuisisi tidak hanya \u201cbesar\u201d, tetapi juga legal dan sustainable. Dengan strategi hukum yang proaktif dan disiplin, M&A bisa menjadi alat pertumbuhan yang nyata dan berkelanjutan \u2014 bukan bom waktu hukum.<\/p>\n

\n

Referensi:<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan\/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli San\/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat<\/li>\n
  2. David Nathanael Maruhawa et al., \u201cOPTIMALISASI MEKANISME KETENTUAN NOTIFIKASI RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DI INDONESIA: BENTUK PENYEMPURNAAN PENCEGAHAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT,\u201d TLUTUH SAWO: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Humaniora<\/em> 7, no. 2 (April 2023), https:\/\/widyasari-press.com\/tlutuh-sawo-april-2023\/.<\/li>\n
  3. Zaini Munawir Lubis, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Harahap, \u201cAspek Hukum Pidana Dalam Persaingan Usaha Pasca UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Serta Perpres Nomor 100 Tahun 2024 Tentang KPPU: Criminal Law Aspects in Business Competition Post Job Creation Law No. 6 of 2023 and Government Regulation Number 44 of 2021 and Presidential Regulation Number 100 of 2024 Concerning KPPU,\u201d\u00a0Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum<\/em>, Juli 2, 2025,\u00a0https:\/\/doi.org\/10.31289\/jiph.v12i1.15194.<\/li>\n
  4. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, \u201cLAPORAN LIMA TAHUN 2018 – 2023,\u201d December 2023, https:\/\/kppu.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Laporan-Lima-Tahun-KPPU-2018-2023.pdf.<\/li>\n
  5. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, \u201cLAPORAN TAHUNAN 2023,\u201d 2023, https:\/\/kppu.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Laporan-Tahunan-2023.pdf.<\/li>\n
  6. \u201cKPPU Dorong Kepatuhan Merger & Akuisisi: Penyesuaian Aturan Notifikasi dan Manfaat Program Kepatuhan,\u201d Komisi Pengawas Persaingan Usaha<\/em>, October 9, 2025, https:\/\/kppu.go.id\/blog\/2025\/10\/kppu-dorong-kepatuhan-merger-akuisisi-penyesuaian-aturan-notifikasi-dan-manfaat-program-kepatuhan\/.<\/li>\n
  7. \u201cKPPU Gelar Sosialisasi Peraturan Merger dan Akuisisi,\u201d Komisi Pengawas Persaingan Usaha<\/em>, November 18, 2024, https:\/\/kppu.go.id\/blog\/2024\/11\/kppu-gelar-sosialisasi-peraturan-merger-dan-akuisisi\/.<\/li>\n
  8. \u201cKPPU Sempurnakan Aturan Notifikasi Merger dan Akuisisi,\u201d Komisi Pengawas Persaingan Usaha<\/em>, April 10, 2023, https:\/\/kppu.go.id\/blog\/2023\/04\/kppu-sempurnakan-aturan-notifikasi-merger-dan-akuisisi\/.<\/li>\n
  9. Dimas Andi, \u201cKPPU Sebut Ada 114 Notifikasi Merger dan Akuisisi di Indonesia di Semester I-2024,\u201d ed. Tri Sulistiowati, Kontan.co.id<\/em>, September 5, 2024, https:\/\/nasional.kontan.co.id\/news\/kppu-sebut-ada-114-notifikasi-merger-dan-akuisisi-di-indonesia-di-semester-i-2024.<\/li>\n
  10. Vendy Yhulia Susanto, \u201cSiap-siap, Notifikasi Merger Dan Akuisisi Oleh KPPU Akan Dikenakan PNBP,\u201d Kontan.co.id<\/em>, July 21, 2023, https:\/\/nasional.kontan.co.id\/news\/siap-siap-notifikasi-merger-dan-akuisisi-oleh-kppu-akan-dikenakan-pnbp.<\/li>\n
  11. Nabila Naura Faj, S.H., \u201cPelaporan Merger dan Akuisisi yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha,\u201d Hukumonline<\/em>, March 11, 2025, https:\/\/www.hukumonline.com\/klinik\/a\/pelaporan-merger-dan-akuisisi-yang-wajib-diketahui-pelaku-usaha-lt607d2956c5656\/.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

    <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Bukan Sekadar Akuisisi: M&A Lintas Sektor sebagai Mesin Strategis dan Tantangan Hukum – Dalam konteks ekonomi Indonesia yang terus berkembang, merger dan akuisisi (M&A) lintas sektor kini menjadi lebih dari sekadar strategi ekspansi: mereka adalah katalis nilai jangka panjang. Perusahaan dari sektor seperti teknologi finansial, logistik, dan telekomunikasi semakin menggabungkan kekuatan untuk meningkatkan skala dan…<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":989028,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-989042","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/989042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=989042"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/989042\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":989044,"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/989042\/revisions\/989044"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/989028"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=989042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=989042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/neflaw.co.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=989042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}